pelaksanaan anggaran di pemda dilakukan oleh. 585) “Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan”. pelaksanaan anggaran di pemda dilakukan oleh

Mekanisme Pendapatan Negara V. Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Rancangan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD harus diberitahukan kepada semua Kepala SKPD oleh pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah. Untuk melaksanakan program pemerintah,. Usaha nyata yang telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mempercepat penyerapan anggaran antara lain diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK. PMK Nomor PMK-67/PMK. Tahap perencanaan APBN merupakan fase awal sebelum. PEDOMAN PENILAIAN PENCEGAHAN KORUPSI PEMERINTAH DAERAH melalui Monitoring Center for Prevention (MCP). 3,. Penunjukan KPA atas pelaksanaan tugas pembantuan dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atas usul Gubernur/Bupati/ Walikota. anggaran di daerah 4. Pergeseran anggaran juga dapat disebabkan adanya pergeseran antar obyek belanja dan antar rincian obyek belanja yang kesemuanya harus diformulasikan dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD (DPPA-SKPD) dengan persetujuan dari PPKD. Perencanaan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga yang menghasilkan rencana kerja pemerintah (RKP/RKAKL) yang mengacu pada asumsi dasar ekonomi makro. (RUU PAN) yang selambat-lambatnya itu dilakukan 15 bulan setelah berakhirnya pelaksanaan APBN tahun anggaran terkait. BARANG/JASA PEMERINTAH Ilustrasi:. 135020307111049. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, maka Peraturan Inspektur Jenderal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penyesuaian; c. w. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pe-meriksaan kali ini juga dilakukan secara serentak. Bagaimana Pemerintah daerah telah mem-persiapkan pelaksanaan Anggaran Ber-basis Kinerja; 2. Padahal pelaksanaan ADD sesungguhnya merupakan proses yang didasarkan atas keadaan masyarakat dan desa. dilakukan kajian untuk mengetahui efektivitas, efisiensi, dan governance yang hasilnya akan dilaporkan kepada Menteri Keuangan. pertanyaan terkait tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran sektor publik di Indonesia. B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran ID. 50% Akumulasi 2. 2. program dan g. (3) Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan. (3) Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Perencanaan dan Penganggaran. negara/lembaga untuk menyusun konsep dokumen pelaksanaan anggaran. 3. Kata kunci :. Rekomendasi pada LHP atas SPI dan Kepatuhan 5. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode incidental sampling. Dalam menjalankan peran strategis terebut, pelaksanaannya dilakukan antara lain melalui perumusan kebijakan di bidang pembinaan Badan Layanan Umum, pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Badan Layanan Umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan Badan Layanan Umum, pemberian. Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (Freeman (2003) dalam Nordiawan 2007:19). 13. adalah barang atau jasa yang dihasilkan dari pelaksanaan sebuah kegiatan untuk mendukung pencapaian . Pasal 69 (1) Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah dilakukan oleh PPKD. Hasil dari pengujian hipotesis di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa gayaanggaran terpadu merupakan kondisi yang harus terwujud terlebih dahulu. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB. Jakarta - Mulai tahun 1990-an ilmu administrasi publik mengenalkan paradigma baru yang sering disebut New Public Management/NPM (Hood, 1991). Pengawasan oleh APIP. Penyusunan anggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan K/L untuk menghasilkan dokumen RKA-K/L dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fu ngsi, dan jenis belanj a (ekonomi). pemerintah agar tercapainya efektifitas dan efesiensi di dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah. Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah. pembangunan karena dalam praktiknya pembangunan yang akan dilakukan akan menemui berbagai hambatan baik dari sisi pelaksana, masyarakat sebagai sasaran, maupun dari sisi di. 2 Rumusan Masalah Merujuk pada paparan yang dijelaskan pada sub bab latar belakang, masalah penelitian yang. PERJANJIAN KINERJA 2. Penelitian terdahulu yang mengkaji penerapan ASB belum banyak dilakukan sementara pemerintah daerah dalam mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja perlu melengkapi instrumen analisis standar belanja dalamPemerintah bagi Pelaku Usaha ini adalah agar pembaca atau peserta pelatihan,. SKPKD adalah suatu satuan kerja yang mempunyai tugas khusus untuk mengelola keuangan daerah. A. Investasi dengan cara pembelian surat utang dapat dilakukan atas surat utang yang diterbitkan perusah pemerintah, dan/atau negara lain. APBD bertujuan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang memiliki struktur berikut: 1. Dokumen ini bermanfaat bagi PPK dan tim teknis yang bertanggung jawab dalam penyusunan HPS untuk pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemdikbud. Pengawasan tersebut mencakup pengawasan terhadap: • Pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidangngnya • Efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya Pengawasan oleh. Bagian Ketiga. Apa yang harus segera dilakukan oleh KPA? Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker KPPN Sumedang. Selanjutnya baru dilakukan pengawasan oleh Inspektorat terhadap. Apabila RAPBD disetujui maka akan diaplikasikan menjadi APBD melalui peraturan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Wahdatul et al. 05/2011. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengembangkan perekonomian nasional dan daerah. 7. SANKSI ADMINISTRATIF (PASAL 311 s/d 312 UU 23/2014) KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Penerimaan Hibah adalah semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/ atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/ atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perluMenurut Winardi (2000, hal. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 TahunKartu kredit pemerintah merupakan Kartu Kredit Corporate (coporate card), yang diterbitkan oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah. Pengujian wetmatigheid dilakukan untuk mencari tahu terhadap jawaban atas pertanyaan, apakah. 3) Pelaksanaan poin (1) dan (2) tersebut dilakukan oleh BAPPEDA Provinsi Papua bersama-sama BPKAD Provinsi Papua dibantu oleh BAPPEDA Kabupaten/Kota dan para pengelola kegiatan. MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DALAM PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. Perencanaan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga yang menghasilkan rencana kerja pemerintah (RKP/RKAKL) yang mengacu pada asumsi dasar ekonomi makro. (4) Dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan penunjukan KPA atas pelaksanaan Urusan Bersama dan Tugas Pembantuan kepada. dilakukan oleh Biro di LKPP. Pemerintah berdasarkan penetapan oleh KPA. Dokumen ini mencakup aspek-aspek seperti akuntansi, pelaporan, pengawasan, dan pemeriksaan. Entitas akuntansi menyelenggarankan akuntansi hingga menghasilkan laporan keuangan untuk kemudian disampaikan ke entitas pelaporan. 1. 3. pengawasan pekerjaan. b. Hal ini cukup menyulitkan pemerintah untuk mengukur kinerja pelaksanaan anggaran daerah karena masing-masing pemda membuat jenis program dan kegiatan yang berbeda-beda. Tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana. bencana. digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran. 2012 4. Panduan Pelaksanaan Reviu atas LK ini menguraikan kegiatan yang perlu dilakukan pada tiap tahapan reviu, termasuk di dalamnya prosedur reviu yang berisi serangkaian langkah yang dilaksanakan oleh pereviu dalam menelaah penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK. Pelaksanaan SPIP a. pada saat kemajuan pekerjaan mencapai 60%, anggaran sudah cair 100%. 3. PELAKSANAAN KOMITMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PENYELESAIAN TAGIHAN • Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara, dilakukan melalui pembuatan komitmen yang dilakukan dalam bentuk: - Perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa; dan/atau - Penetapan keputusan. Beleid yang diundangkan dan mulai berlaku pada 24 Februari 2020 ini merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan. Di daerah Jawa Barat sendiri pelaksanaan sistem e-procurement sudah berjalan sejak tahun 2008 dan terus dikembangkan hingga sekarang. Penerapan SPI dilaksanakan melalui penyelenggaraan pengendalianPelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebagaimana disebutkan di atas, mencakup kegiatan-kegiatan, sebagai berikut 1. KEGIATAN PENGAWASAN. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari. Kota Padang dipilih sebagai salah satu objek penelitian inidaerah. Gender Di Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan sub kegiatan. Entitas akuntansi menyelenggarankan akuntansi hingga menghasilkan laporan keuangan untuk kemudian disampaikan ke entitas pelaporan. Direktur Jenderal. Pasal 69 (1) Setiap Badan Layanan Umum wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan. 9. Bisnis. Dalam penelitian Alimuddin (2018) menyatakan bahwa regulasi berhubungan positif dan. Pemerintah menyediakan dana penanggulangan pandemi Covid-19 melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2020 sebesar Rp. Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017. Dokumen ini juga mengulas beberapa peraturan perundang-undangan terkait perencanaan pembangunan yang disusun oleh Bappenas. Email : denny. 1 di atas bisa kita lihat bahwa posisi Penganggaran adalah bagian dari perencanaan organisasi yang berdasarkan jangka. sendiri; dan/atau. Dalam hal kondisi sebagaimana pada huruf a, pihak ketiga menggunakan lahan parkir milik pemerintah daerah dengan membayar Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 atau membayar sewa sesuai Permendagri No 19 Tahun 2016 maka terhadap pihak ketiga dapat dikenakan Pajak Parkir atas penyelenggaraan. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME atas ridho-Nya sehingga “Pedoman Penilaian atas Upaya Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2023. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat Pada dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dilampirkan rencana kerja dan anggaran Badan Layanan Umum dalam lingkungan kementerian negara yang bersangkutan. 32 Anggaran Sebagai Pernyataan Kebijakan Publik, Target Fiskal, dan 33 Alat Pengendalian 34 13. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK yang telah. pembelian atau kuitansi. com, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyusun langkah strategis guna mempercepat akselerasi realisasi anggaran K/L serta mewujudkan anggaran belanja yang lebih berkualitas di 2022. Menerapkan kebijakan pelaksanaan transfer ke daerah berdasarkan kinerja penyerapan anggaran dan output di b. 1 Konsep Anggaran 2. Fungsi perencanaan. Anggaran Sektor Publik Menurut Bastian (2013),. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. membandingkan saldo UP yang tertuang dalam LPJ dengan Kartu Pengawasan Kredit Anggaran yang ada di KPPN; b. Mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPAPBD) merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah setelah proses penyusunan Rancangan APBD, persetujuan RAPBD oleh DPRD, pengesahan APBD oleh Pemerintah Pusat, penetapan menjadi APBD, dan pelaksanaan APBD selesai dilakukan. PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH. mendalam atas praktik penganggaran dan pelaksanaan anggaran serta untuk memperoleh bukti tentang eksistensi isomorfisma dalam praktik penganggaran dan pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh Satker Bidang IPSK LIPI. Jakarta - . 33%. bahwa saat ini penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakartamasih dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga perlu pemerintahan daerah. UU No. Mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPAPBD) merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah setelah proses penyusunan Rancangan APBD, persetujuan RAPBD oleh DPRD, pengesahan APBD oleh Pemerintah Pusat, penetapan menjadi APBD, dan pelaksanaan APBD selesai dilakukan. Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya. Bendahara pengeluaran ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan usul dari pejabat pengelolaan keuangan daerah untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada satuan kerja perangkat daerah. Sedangkan akhir tahun anggaran sudah di depan mata. Menurut Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, kekuasaan yang dimiliki oleh presiden memiliki arti: Dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Alasan kenapa studi ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk karena pemda tersebut sudah mulai membuat lelaporan keuangan mengacu PP No 71 Tahun 2010 pada penyususnan Laporan Keuangannya dan memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 dan 2012. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) merupakan sebuah aplikasi sebagai bagian IFMIS yang digunakan secara mandatory oleh instansi/satuan kerja pengelola dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik dalam lingkup Kementerian/Lembaga maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN. 2. Siklus Anggaran (Budget Cycle) adalah masa atau jangka waktu mulai saat anggaran (APBN) disusun sampai dengan saat perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. pengawasan pekerjaan. NOMOR 151/PMK. (3) Konsep dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara selambat-lambatnya minggu kedua bulan Desember. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang diperuntukkan bagi pegawai negeri; - 11 -A+ A-. 37. 20. Tema yang diangkat Rakornas PA tahun ini adalah “Spending Better: Mewujudkan. menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD. bahwa berdasarkan ketentuan. Lanjutan…. DASAR HUKUM 13 Pasal 267 Ayat (2) UU 23/2014 Ranperda Provinsi tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh. Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) telah mengeluarkan regulasi yang mewajibkan kedua instrumen ini diterapkan pemda se-Indonesia. Melakukan monitoring posisi kas dan simpanan pemda di perbankan, Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara dimulai dari Buku Kas Umum, Buku-Buku Pembantu, dan selanjutnya pada Buku Pengawasan Anggaran. pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Huruf f. Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat BencanaAnggaran juga digunakan untuk mengarahkan suatu kegiatan dan juga sebagai alat perbandingan dalam mengukur hasil pelaksanaan kegiatan, sehingga proses pelaksanaan terkendali. Konsep dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), disampaikan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara selambat-lambatnya minggu kedua bulan Desember. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan BPK-RI Tahun 2008 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan BPK-RI, termasuk di dalamnya jenjang struktural di bawah BPK-RI. Sedangkan akhir tahun anggaran sudah di depan mata. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Satker di D alam rangka percepatan pelaksanaan belanja di daerah, beberapa langkah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah P usat antara lain: a. Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan dokumen yang disusun oleh Pengguna Anggaran berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) yang telah disetujui oleh DPR dan ditetapkan dalam Keputusan Presiden mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (RABPP) atau DHP RDP BUN,. Pelaksana Swakelola Oleh Penanggung Jawab Anggaran 9 A. PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG KREDIBEL. Unduh panduan ini untuk meningkatkan kompetensi dan. Anggaran dibuat untuk mengungkapkan apa yang akan dilakukan di masa mendatang yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, danSesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-16/PB/PB. APBN kemudian diaplikasikan kedalam program-program pembangunan yang didistribusikan pada kementerian/lembaga. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan proses kegiatan di desa, yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan desa. Pembayaran dan Pencairan Dana VI. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang. Teguran oleh pemerintah pusat akibat masih terdapatnya pengendapan dana yang dimiliki oleh pemda selalu dilakukan terutama menjelang akhir tahun anggaran. Output. Penyelenggaraan pembangunan daerah dalam prosesnya terdiri dari 4 bagian, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan. 1. SPP/SPM dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah. Pasal 57 (1) Semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah. APBD disetujui Pemerintah Daerah (Pemda) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Langkah strategis tersebut tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-1140/MK. sebelumnya yang dilakukan di Kota Cimahi dengan menggunakan variabel ini. Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.